DI ATAS PERAHU TUA, HIDUP DIPERTARUHKAN

DI ATAS PERAHU TUA, HIDUP DIPERTARUHKAN

               Foto: Kapal nelayan Karangantu 

Di Atas Perahu Tua, Hidup Dipertaruhkan

Nelayan Bertahan, Pemerintah Diuji

Perahu kayu tua itu terus berlayar dari Karangantu. Di atasnya, nelayan mempertaruhkan hidup. Di darat, pemerintah mempertaruhkan kepercayaan. Keduanya terhubung oleh satu fakta pahit: ketimpangan antara realitas lapangan dan kebijakan yang diklaim berpihak.

Nelayan Karangantu tidak hidup dalam ruang kosong. Mereka bekerja di wilayah yang secara administratif berada dalam tanggung jawab pemerintah daerah, provinsi, hingga pusat. Maka ketika perahu rapuh, keselamatan minim, dan penghasilan tak menentu, persoalannya bukan semata kemampuan nelayan, melainkan efektivitas tata kelola perikanan.

Pemerintah kerap menyebut telah menghadirkan bantuan: kapal, alat tangkap, subsidi, hingga asuransi nelayan. Namun di lapangan, banyak nelayan kecil masih tercecer dari skema tersebut. Distribusi bantuan tidak merata, basis data nelayan kerap bermasalah, dan pendekatan program sering seragam, padahal kondisi tiap pelabuhan berbeda.

Di Karangantu, perahu tua tetap menjadi pilihan utama bukan karena nelayan menolak modernisasi, tetapi karena modernisasi tak pernah dirancang dari kebutuhan mereka. Ketika syarat bantuan rumit dan akses permodalan tidak ramah nelayan kecil, maka kebijakan justru memperlebar jurang, bukan menjembataninya.

              Foto: kapal nelayan Karangantu 

Cuaca ekstrem dan perubahan iklim telah diakui pemerintah sebagai ancaman serius. Namun pengakuan belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kesiapsiagaan. Sistem peringatan dini, pelatihan keselamatan, dan jaminan kerja masih bersifat parsial. Ketika kecelakaan terjadi, negara sering hadir setelah kejadian bukan sebelum risiko muncul.

Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi dilema pembangunan. Tekanan produksi, target ekonomi, dan keterbatasan anggaran menjadi alasan klasik. Namun pertanyaannya sederhana: apakah pembangunan perikanan hanya diukur dari volume tangkapan, atau dari keselamatan dan keberlanjutan hidup nelayannya?

Perahu yang penuh sesak itu adalah refleksi dari kebijakan yang belum sepenuhnya berani berpihak. Pemerintah tidak sepenuhnya absen, tetapi juga belum benar-benar hadir. Ada program, namun minim pengawalan. Ada regulasi, tetapi lemah dalam implementasi.

Nelayan Karangantu tetap melaut karena mereka tidak punya opsi lain. Pemerintah seharusnya memastikan bahwa pilihan bertahan hidup itu tidak identik dengan mempertaruhkan nyawa. Armada yang layak, kebijakan harga yang adil, pendampingan berkelanjutan, serta perlindungan kerja bukanlah tuntutan berlebihan melainkan mandat konstitusional.

             Foto: kapal nelayan Karangantu 

Tulisan ini tidak menempatkan nelayan sebagai korban pasif, dan tidak pula menuduh pemerintah sebagai musuh. Ia adalah ajakan untuk bercermin: ketika nelayan terus bertahan di atas perahu tua, sejauh mana negara benar-benar bekerja?......

Sebab pembangunan yang tak sanggup melindungi manusia yang menggerakkannya, pada akhirnya hanya akan meninggalkan pelabuhan yang ramai namun keadilan yang kosong.

Kesimpulannya 

Perahu tua nelayan Karangantu mencerminkan ketimpangan antara kerja keras nelayan dan kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak. Nelayan terus bertahan dengan risiko tinggi, sementara pemerintah diuji oleh jarak antara program dan realitas lapangan. Pembangunan perikanan seharusnya tidak hanya mengejar angka produksi, tetapi menjamin keselamatan, keadilan, dan keberlanjutan hidup nelayan. Selama perahu rapuh masih menjadi sandaran, keberpihakan negara masih patut dipertanyakan. Serang, 9 Februari, 2026.

Penulis bernama Dabit Sahl Fawwazulilmi, merupakan mahasiswa Program Studi Ilmu Perikanan, Fakultas Pertanian, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Penulis menempuh pendidikan tinggi dengan minat pada bidang perikanan, kemaritiman, serta pengembangan masyarakat pesisir.