KAJIAN BENGKEL BAHARI 29 JUNI 2025, REVITALISASI PERIKANAN TRADISIONAL MENUJU BIOEKONOMI MARITIM.

"REVITALISASI PERIKANAN TRADISIONAL MENUJU BIOEKONOMI MARITIM”

Deskripsi Tema:

Perikanan tradisional masih menjadi tulang punggung kehidupan ekonomi masyarakat pesisir Indonesia. Namun, tantangan zaman seperti degradasi sumber daya laut, perubahan iklim, keterbatasan akses teknologi, dan minimnya dukungan pasar menuntut adanya transformasi. Kajian ini membahas bagaimana sektor perikanan tradisional dapat direvitalisasi secara inklusif dan berkelanjutan, agar mampu berkontribusi lebih besar terhadap bioekonomi maritim.

Transformasi ini mencakup penerapan teknologi ramah lingkungan, peningkatan kapasitas nelayan, dukungan kebijakan pemerintah, hingga penciptaan rantai nilai baru yang memperkuat ekonomi lokal tanpa merusak ekosistem laut.

 Fokus Utama Kajian:

1. Peta Tantangan Perikanan Tradisional

➤ Masalah modal, akses pasar, teknologi, dan ketimpangan sosial.

2. Peluang Revitalisasi melalui Inovasi dan Edukasi

➤ Teknologi sederhana, koperasi nelayan, sekolah lapang, dll.

3. Peran Pemerintah dan Lembaga Pendukung

➤ Kebijakan afirmatif, perlindungan sosial, dan subsidi berkelanjutan.

4. Integrasi ke dalam Bioekonomi Maritim

➤ Mengelola hasil laut secara berkelanjutan dan bernilai tambah tinggi.

5. Studi Kasus Keberhasilan (Best Practice)

➤ Contoh dari daerah lain yang berhasil memberdayakan nelayan tradisional.

Tujuan Kajian:

Meningkatkan kesadaran akan pentingnya transformasi perikanan tradisional. Mendorong partisipasi aktif generasi muda dalam pembangunan bahari. Menawarkan solusi strategis berbasis data dan realitas lokal. Menghubungkan pelaku tradisional dengan ekosistem bioekonomi yang lebih besar.

Sedimentasi.

• Sedimentasi akan menghambat jalur pelayaran

Solusi harus adanya kolaborasi dengan pihak pemerintah

Pengerukan dari tahun 2023 sampai 2025 belum di pastikan adanya Pengerukan. Tergantung kondisi ketika ada sedimentasi opsional begitu. Bahan kolaborasi dengan DLHK dan DKP. Dengan adanya bank sampah di daerah PPN Karangantu, dengan adanya limbah sampah.

• Docking kapal permasalahanya

Solusi harus adanya pendataan. Penataan ulang untuk docking kapal.

Terakhir melihat docking kapal belum di buka dan belum merata di pelabuhan Karangantu karena sistemnya kontrak dengan pihak terkait. Fasilitas pemilik docking kapal rata rata swasta. Gimana caranya doking kapal itu harus ada. Pemasaran dari pelabuhan adalah mencara investor.

• API (ALAT PENANGKAPAN ILEGAN)

Tegar: Pandangan sulit di pungkiri dari memang nelayan A memakai alat tangkap B dari nelayan B tidak bisa selaras dengan nelayan A. Perlu kesadaran dari nelayan tersendiri adanya peran dari pemerintah untuk bisa mengedukasi para nelayan. Rata rata nelayan belum punya kapal masih tergantung kepada tengkulak. Dari pihak DKP belum masif secara bantuan sosial, dampak jangka panjang ekosistem di laut.

Lugas: kurangnya edukasi bagaimana caranya mengelola pemikiran dan konsep dari pada alat tangkap tersebut.

Ijul: alat tangkap sendiri udah di atur sebetulnya oleh para nelayan. Dan nelayan pun masih pada egois, didisi lain masih terkepurukan.alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seharusnya tidak boleh di gunakan. Arad jaringnya itu kecil. Perlu adanya inovasi alat tangkap nya sendiri.

Doni: aksi nyata seharusnya dari para nelayan kurangnya pengamanan, dari DKP secara pengontrolan belum masif. Solusinya untuk di perketat dalam pengawasan. Dan lebih di tekankan. Aksi nyata dari DKP ya.

Aris: lebih meilih resiko yang tinggi begitu, sebetulnya sudah ada solusi yaitu gilnet milenium, perlu adanya inovasi terbaru yaitu inovasi alat tangkap. Size-nya bisa di perbaiki dengan baik barangkali. Kemajuan teknologi dari pemerintah.

Dabit: perlu adanya pengawasan lebih dari pemerintah kepada nelayan agar nelayan lebih bisa menyadari terkait alat tangkap yang memang di arang da merugikan ekosistem perairan.

Perihal pembagian zonasi kebanyakan di daerah kepulauan

• BBM permasalahan

Harus adanya pengontrolan lebih adanya pengawasan lebih.

Mungkin bisa buat lebih kartu masing masing perkapalan mempunyai Kouta lebih. Dan setelah adanya kartu kita harus melaksanakan monitoring secara masif, harus adanya kartu masih banyak permasalahan, perihal BBM dampaknya ada di undang undang UMKN SPBU sebetulnya tidak mau adanya saingan. Keuntungan nelayan, surat rekomendasi nelayan harus bayar 50 RB di daerah Bayah Lebak. Terbuat lah surat rekomendasi. Solusinya adanya kartu pengawasan dari pada pemerintah. Keuntungan bagi nelayan. Pengawasan perihal pemerintah.

Otak otak kapitalisme, masih melekat di pemerintahan. Hingga pada akhirnya nelayan masih banyak yang belum terpenuhi secara fasilitas.

• Tengkulak permasalahanya

Masih banyak yang penuh di benahi, masih banyak yang perlu tekan.

Harga ikan yang di pasarkan itu harus adanya campur tangan pemerintah. Nelayan bisa menyimpan modal kepada tengkulak hingga nelayan bisa hold oleh tengkulak. Sebenarnya nelayan bisa sejahtera kalogada tengkulak apakah perlu tengkulak?....

Nelayan secara teori bisa sejahtera tanpa tengkulak, asal ada sistem distribusi dan akses pasar yang adil. Namun, dalam praktiknya, peran tengkulak masih dibutuhkan di banyak daerah karena keterbatasan infrastruktur dan akses modal. Tengkulak bukan semata-mata musuh. Mereka muncul karena: Nelayan tidak punya modal usaha, sehingga mereka meminjam ke tengkulak (dengan bunga atau syarat menjual hasil ke mereka). Nelayan tidak punya akses langsung ke pasar atau tidak bisa menyimpan ikan (karena tidak ada cold storage). Tengkulak menyediakan kemudahan, seperti pembeli tetap, antar-jemput hasil tangkap, bahkan jaminan hidup harian.

TUNTUTAN UNTUK PEMERINTAH

Dalam Rangka Revitalisasi Perikanan Tradisional dan Mewujudkan Keadilan Bahari bagi Nelayan Kecil

1. PENANGANAN SEDIMENTASI DAN INFRASTRUKTUR PELABUHAN

- Segera alokasikan anggaran pengerukan sedimentasi di PPN Karangantu.

- Lakukan penataan ulang dan pemerataan fasilitas docking kapal.

2. REFORMASI ALAT TANGKAP

- Perketat pengawasan alat tangkap ilegal.

- Dorong penggunaan alat tangkap ramah lingkungan dan inovatif.

3. PEMERATAAN AKSES BBM NELAYAN

- Sediakan Kartu BBM Nelayan dengan sistem monitoring.

- Hilangkan pungutan tidak resmi dan awasi SPBU yang merugikan nelayan.

4. REGULASI TENGKULAK DAN DISTRIBUSI HASIL LAUT

- Bangun koperasi dan cold storage nelayan.

- Atur peran tengkulak agar lebih adil dan transparan.

5. INOVASI DAN EDUKASI BERKELANJUTAN

- Dirikan sekolah lapang dan pelatihan usaha perikanan.

- Libatkan pemuda pesisir dalam inovasi alat tangkap dan bioekonomi.

Penulis: Dabit Sahl Fawwazulilmi 

Hasil nutolensi 29 Juni 2025